Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi

    Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi
    Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

    JAKARTA - Persoalan tata kelola pertambangan pasir laut diharapkan segera dapat teratasi agar kepastian dari sisi ekonomi maupun lingkungan tidak menggantung. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memang terlihat terdapat tumpang tindih dalam persoalan tersebut. 

    "Antara (tata kelola) di Kementerian ESDM yaitu KKP ini harus diselesaikan satu suara. Dimana yang harus mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kami minta pemerintah satu sikap itu dengan Keputusan Presiden yang ada sebelumnya, " ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VII ke BP Batam bertemu berbagai pihak terkait di Batam, Rabu (11/5/2022).

    Dalam pertemuan itu, Ridwan mengatakan ia sempat mengusulkan alternatif bahwa dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terdapat pasal yang mampu mengakomodasi pemberian kewenangan Menteri kepada Gubernur di daerah tertentu untuk menerbitkan IUP.

    "Sehingga dua kementerian tadi dapat memberikan rekomendasi saja sesuai lingkup kerja masing-masing, " ungkapnya. 

    Sementara itu dalam forum ini juga terdapat pemaparan dari kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau adanya kemungkinan proses tambang pasir laut berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar nelayan. Maka dari itu Ridwan mengusulkan pula agar pemberian IUP harus diperlakukan seketat mungkin.

    Sebab kata Legislator dapil Jawa Timur V itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali. Ridwan berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat. 

    Turut hadir dalam pertemuan Bupati Kabupaten Lingga M. Nizar yang mengatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan pasir laut di area nya yang berdekatan dengan kampung warga yang berprofesi sebagai nelayan. Ia berharap pemerintah pusat dalam memperhatikan pemberian izin kepada sektor swasta tersebut. 

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Ayi Pariyana menyampaikan terima kasihnya atas forum dari kunker reses Komisi VII yang turut menyertakan pihak pengusaha. Ia menyatakan harapannya agar persoalan tata kelola pertambangan pasir laut di Indonesia dapat segera diselesaikan. (aha) 

    Ridwan Hisjam DPR RI KOMISI VII GOLKAR
    Wirausaha

    Wirausaha

    Artikel Sebelumnya

    Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan...

    Artikel Berikutnya

    Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap,...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 149

    Postingan Tahun ini: 1629

    Registered: Jul 16, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 1050

    Registered: May 24, 2021

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 96

    Postingan Tahun ini: 195

    Registered: Mar 10, 2022

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR

    Postingan Bulan ini: 74

    Postingan Tahun ini: 270

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Totong Setiyadi

    Kemenkumham Jateng Ikuti Apel Pagi Bersama Pasca Idulfitri 1443H via Teleconference
    Kemenkumkam Jateng Gandeng Polda Gelar Pembinaan Satgas Keamanan dan Ketertiban Jajaran Pemasyarakatan
    Usai Libur Idul Fitri, Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Kembali Fokus Kerja Melayani Publik
    Kalapas Pasir Putih NK Ikuti Bhakti Sosial Korban Kapal Terbakar

    Follow Us

    Recommended Posts

    Meski PMK Merebak, Rumah Makan di Bukittinggi Tetap Tinggi Peminat
    Lagi Asyik Nyabu, Sejoli di Mataram Dibekuk Polisi
    Polrestabes Semarang Ungkap Tindak Pidana Penggelapan
    Satgas TMMD Kodim 0829/Bangkalan Berikan Pelayanan  Kesehatan